BAB
I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Aktifitas pemerintah dapat mempunyai
eksternalitas yang penting. Seluruh warga negara akan merasakan manfaat atas
berbagai barang yang dibeli oleh pemerintah. Contohnya, penyediaan pertahanan
umum. Seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka
membayar pajak atau tidak. Pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang
hak milik dan hukum kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi
ekonomi terjadi. Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini dinikmati oleh
seluruh masyarakat. Pemerintah menyediakan banyak barang publik kepada
masyarakat. Sekilas, pemerintah tidak jauh berbeda dengan organisasi lain
seperti serikat pekerja, asosiasi profesional, atau bahkan perkumpulan seperti
klub mahasiswa. Mereka memberikan manfaat dan menciptakan kewajiban bagi para
anggotanya. Pemerintah berbeda, terutama karena mereka dapat mencapai skala ekonomis
dan karena pemerintah mempunyai kemampuan untuk membiayai aktivitas mereka
melalui pendapatan pajak. Umumnya, barang publik harus disediakan oleh
pemerintah. Barang ini dikonsumsi secara kolektif. Hal ini dilakukan oleh pemerintah
karena pada umumnya swasta enggan terlibat dalam penyediaan tersebut. Oleh
karena itu, dalam makalah ini penyusun akan membahas tentang barang publik.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah
dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1.
Apa yang dimaksud barang publik itu?
2.
Apa perbedaan barang publik dengan
barang yang lain?
3. Apa sajakah
macam-macam dari barang publik?
C.
Tujuan Penyusunan
Adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah:
1. Memberikan tambahan pengetahuan
serta wawasan terkait barang publik.
2. Memberikan gambaran bagi rekan-rekan
mahasiswa untuk mengetahui pentingnya pengadaan dan penanganan barang publik.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Barang Publik (Public
Goods) dan Barang Privat (Private
Goods)
Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu
yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik
merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa
mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya.
Barang publik adalah barang yang apabial dikonsumsi oleh individu tertentu
tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik
memiliki sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti konsumsi atas barang
tersebut oleh sutu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia
untuk dikonsumsi oleh individu lainnya dan non-eksklusif berarti semua
orang berhak menikamti manfaat dari barang tersebut. Contoh barang publik ini
diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas,
pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan
siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena
keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. Barang publik (public goods) adalah barang yang apabila
dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain
akan barang tersebut. Barang publik sempurna (pure public goods) adalah barang yang harus disediakan dalam jumlah
dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat. Barang publik
hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya, barang publik adalah untuk
masyarakat secara umum (keseluruhan), sementara barang kolektif dimiliki oleh
satu bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih kecil) dan hanya berhak
digunakan secara umum oleh komunitas tersebut.
Sedangkan Barang privat adalah barang yang diperoleh melalui
mekanisme pasar, dimana titik temu antara produsen dan konsumen adalah
mekanisme harga. Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat,
yaitu barang yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu.
Misalnya, ketika seseorang sedang memakan kue miliknya, orang lain tidak dapat
melakukan hal serupa. Eksklusivitas kepemilikan menjadi faktor pembeda utama
barang privat dengan barang publik.
Sifat-sifat barang privat tersebut adalah :
1) Rivalrous consumption, dimana konsumsi oleh satu konsumen
akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal
serupa. Terjadi rivalitas antar calon konsumen dalam mengkonsumsi barang ini.
2) Excludable consumption, dimana konsumsi suatu barang dapat
dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga),
dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan
dari akses untuk mendapatkan barang tersebut (excludable). Contohnya, pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh
mereka yang membeli atau membayar, sementara mereka yang tidak membayar tidak
dapat menikmati pakaian tersebut.
3) Scarcity, yaitu kelangkaan atau keterbatasan
dalam jumlah. Kelangkaan dan ketersediaan inilah yang menimbulkan kedua sifat
sebelumnya.
Barang
privat biasanya memang diadakan untuk mencari profit atau laba. Karena
sifat-sifatnya tadi, barang privat dapat menjaga efisiensi pasar dalam
pengadaannya. Efisiensi inilah yang menarik minat sektor swasta dan menimbulkan
pemahaman bahwa barang privat adalah barang yang diproduksi oleh sektor swasta.
Meskipun begitu, pemerintah pun sebenarnya dapat berlaku sebagai sektor swasta
dan menjadi bagian dari pasar dalam penyediaan barang privat untuk
tujuan-tujuan tertentu.
Perbedaan barang publik denagn barang
yang lain:
1. Noneksklusivitas. Salah satu
sifat yang membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah orang
dapat dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Bagi kebanyakan
barang pribadi, pengecualian tentu saja sangat dimungkinkan. Pertahanan
nasional merupakan contoh standar. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk,
setiap orang di suatu negara tersebut diuntungkan, apakah dia membayar atau
tidak. Barang noneksklusif ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi
yang eksklusif, seperti mobil atau film dimana pengecualian-pengecualian
merupakan suatu masalah sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi
tersebut tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut.
2. Nonrivalitas. Sifat kedua
yang menjadi karakter dari barang-barang publik adalah nonrivalitas.
Barang-barang nonrivalitas adalah barang dimana manfaatnya dapat diberikan bagi
pengguna tambahan dengan biaya marjinal nol. Pada sebagian besar barang,
tambahan jumlah konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marjinal. Misalkan
tambahan pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun
tindakan ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan
pengguna dari barang semacam itu adalah nonrivalitas/nonpersaingan sehingga
tambahan konsumsi tersebut membutuhkan biaya marjinal sosial dari produksi sebesar
nol, konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk
mengkonsumsi.
Macam-macam Barang Publik
Barang publik memiliki dua sifat atau
dua aspek yang terkait dengan penggunaannya, yaitu :
1) Non-rivalry. Berarti bahwa penggunaan satu konsumen
terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga
mengkonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang
tersebut tanpa mempengaruhi menfaat yang diperoleh orang lain. Contoh, dalam
kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari,
orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama.
2)Non-excludable. Berarti bahwa apabila suatu barang
publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh
manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang
membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang tersebut. Contoh,
masyarakat membayar pajak kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan jasa kepolisian, dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut
tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat
mengambil menfaat atas jasa tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat
dikecualikan (excludable) dalam
mengambil manfaat atas barang publik.
B.
Macam-macam
Barang
1.
Barang pribadi adalah barang-barang yang ekskludabel dan rival. Contoh: Es
Cendol. Es cendol jelas bersifat ekskludabel karena kita bisa
mencegah orang lain dari mengkonsumsinya. Es cendol juga bersifat rival karena,
jika hanya ada satu es cendol, dan ada seseorang yang mengkonsumsinya maka
orang lain tidak bisa mengkonsumsinya.
2.
Barang publik adalah
barang-barang yang tidak ekskludabel dan juga tidak rival. Artinya siapa saja
tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang ini, dan konsumsi seseorang atas
barang ini tidak mengurangi peluang orang lain melakukan hal yang sama. Contoh:
pertahanan suatu negara aman karena mampu melawan setiap serangan dari negara
lain, maka siapa saja di negara itu tidak bisa dicegah untuk menikmati rasa
aman, peluang bagi orang lain untuk turut menikmati keamanan sama sekali tidak
berkurang.
3.
Sumber daya milik bersama (common resources) adalah
barang-barang yang tidak ekskludabel, namun rival. Contoh: ikan laut. Tidak ada
seseorang yang melarang menangkap ikan laut, atau meminta bayaran kepada
nelayan atas ikan-ikan yang mereka tangkap. Namun ada saat seseorang
melakukannya, maka jumlah ikan di laut berkurang, sehingga kesempatan orang
lain melakukan hal yang sama menjadi berkurang.
4.
Adapula barang
yang ekskludabel, namun tidak memiliki rival. Barang seperti
ini muncul dalam situasi monopoli ilmiah, yaitu produksi yang dikuasai oleh
satu perusahaan. Contoh: Jasa pemadam kebakaran suatu kota kecil. Sangatlah
mudah mencegah seseorang menikmati jasa ini. Petugas kebakaran dapat membiarkan
sebuah rumah terbakar begitu saja. Namun jasa perlindungan kebakaran ini
tidaklah bersifat rival, karena kebakaran rumah tidak terjadi setiap saat, dan
setiap rumah memperoleh perlindungan yang sama. Petugas pemadam kebakaran lebih
sering menunggu daripada beraksi memadamkan kebakaran, sehingga melindungi
sebuah rumah tambahan tidak akan mengurangi kualitas perlindungan mereka pada
rumah-rumah lain. Dengan kata lain, begitu pemerintah kota membuat anggaran
untuk jasa pemadam kebakaran, maka tambahan untuk melindungi tambahan satu
rumah baru sangatlah kecil.
C.
Barang
Publik yang Penting
1.
Pertahanan Nasional. Jika suatu
negara berhasil dipertahankan, tidak ada seorang pun yang bisa dicegah untuk
menikmati manfaatnya. Ketika seseorang menikmati manfaatnya, manfaat yang
dirasakan oleh orang lain tidak akan berkurang. Oleh sebab itu, pertahanan
nasional tidak bersifat ekskludabel maupun rival.
2.
Penelitian ilimu pengetahuan. Jika seorang
matematikawan menemukan sebuah teorima baru, maka teorima tersebut akan masuk
kedalam ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan siapa saja secara gratis.
Karena pengetahuan adalah barang publik, maka perusahaan-perusahaan swasta yang
mencari keuntungan cenderung untuk menumpang gratis pada pengetahuan yang
ditemukan oleh pihak lain, dan hasilnya, perusahan-perusahaan ini
mengalokasikan sumber-sumber daya yang terlalu sedikit untuk menciptakan
pengetahuan baru. Dengan hak paten,
penemuannya bisa menikmati sendiri sebagian besar manfaatnya sampai batas waktu
tertentu. Sebaliknya, seorang matematikawan tidak dapat mematenkan teorimanya
karena pengetahuan umum seperti itu dapat digunakan oleh siapa saja dengan
gratis. Dengan kata lain, berkat adanya undang-undang hak paten, pengetahuan
spesifik dan teknis sifatnya ekskludabel, sedangkan pengetahuan umum tidak bisa
dijadikan ekskludabel.
3.
Pengentasan Kemiskinan. Sistem
kesejahteraan bersama memberikan sedikit uang kepada keluarga miskin. Begitu
juga, program makanan murah ditujukan untuk mengurangi biaya pembelian makanan
bagi keluarga miskin berbagai program tempat tinggal dari pemerintah membuat
harga tempat tinggal lebih terjangkau. Program-program anti kemiskinan ini dibiayai
oleh pajak yang dipungut permerintah dari keluarga atau individu yang sukses
secara finansial.
D.
Sumber Daya
Milik Bersama
Sama halnya dengan barang publik,
sumber daya milik bersama tidak ekskludabel, yaitu sumber-sumber daya ini
tersedia secara gratis bagi siapa saja yang ingin memanfaatkannya. Namun, tidak
seperti barang publik, sumber daya milik bersama berifat rival, yaitu
pemanfaatannya oleh seorang akan mengurangi peluang orang lain untuk melakukan
hal serupa. Maka, sumber daya milik bersama menimbulkan masalah baru. Setelah
barang jenis ini disediakan, para pembuatan kebijakan perlu mempertimbangkan
seberapa banyak barang jenis ini dimanfaatkan.
Sumber Daya Milik Bersama yang Penting,
yaitu:
1.
Air dan Udara Bersih. Pasar tidak
mampu melindungi lingkungan hidup dengan baik. Polusi merupakan eksternalitas
negatif yang dapat diatasi oleh pemerintah dengan regulasi atau pemberlakuan
pajak atas kegiatan-kegiatan yang menghasilkan polusi.
2.
Jalan yang padat. Jalan bisa
merupakan barang publik atau sumber daya milik bersama. Jika jalan raya tidak
padat, maka pemanfaatannya oleh seseorang tidak akan mempengaruhi orang lain.
Pada kasus ini, jalan raya bukan barang rival, dan karenanya jalan raya dalam
keadaan padat, jalan raya menjadi semakin padat, dan orang-orang lain harus
mengendarai kendaraan yang lebih lambat. Pada kasus ini, jalan raya adalah
sumber daya milik bersama.
E.
Free Riders
dalam Penyediaan Barang Publik
Free riders adalah permasalahan yang muncul
dalam penyediaan barang publik terkait dengan kedua sifatnya, yaitu Non-rivalry
dan Non-excludable. Free riders ini
adalah mereka yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi
tertentu, sementara sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan
barang publik tersebut. Contohnya adalah mereka yang tidak membayar pajak tadi,
tapi ikut menikmati jasa-jasa atau barang-barang yang diadakan atas biaya
pajak. Contoh lain, sebuah jalan desa dibangun dengan kerja bakti. Free rider adalah mereka yang tidak ikut
kerja bakti, tetapi kemudian ikut menggunakan jalan desa tersebut.
Penyebab sektor bisnis gagal dalam
menyediakan barang publik, yaitu:
Dilihat dari sifatnya yang non-excludable, bahwa apabila
suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk
memperoleh manfaat dari barang tersebut, sektor swasta tentu akan menyerahkan
pada pihak lain untuk mengadakan barang publik karena terlalu tidak efisien
bagi mereka. Hal ini kemudian menimbulkan penafsiran bahwa barang publik adalah
barang yang harus disediakan oleh pemerintah. Hal ini tidak selamanya benar.
Karena penggunaannya yang untuk publik, maka pada hakikatnya, publiklah yang
juga harus menyediakannya. Sektor swasta biasanya kemudian mengembangkan
cara-caranya sendiri untuk mengatasi efek eksternalitas dan free rider yang dapat menimbulkan
inefisiensi tersebut. Contoh: sistem jalan toll, sehingga hanya mereka yang
membayar yang dapat menggunakan jalan tersebut.
7
Pemerintah pun pada hakikatnya hanya dapat terwujud karena
diadakan oleh publik. Pihak pemerintah pun mengadakan barang publik dengan
meminta kontribusi dari publik, diantaranya dengan pajak. Selain itu, sering
kali juga pemerintah dapat bertindak sebagai fasilitator penyedia barang publik
untuk kemudian hanya masyarakat tertentu yang bisa menikmatinya, atau untuk
meningaktkan efisiensi produksinya kemudian bekerja sama dengan sektor swasta
dengan batasan-batasan tertentu. Contohnya penyediaan tenaga listrik atau
pengolahan air bersih, yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membayar
untuk itu, atau membangun jalan dan jembatan juga dari pajak, dan sebagainya.
Bisa saja kemudian masyarakat sendiri yang menyedaikan barang publik untuk
pemenuhan kebutuhannya, misalnya dengan kerja bakti dan sebagainya.
BAB
III
PENUTUP
A.
Simpulan
Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi individu
tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut,
bersifat non-rival dan non-eksklusif. Macam barang publik menurut penggunaannya,
ayitu non-rivalry dan non-excludable. Barang publik yang penting yaitu
pertahanan nasional, penelitian ilmu pengetahuan dan pengentasan kemiskinan.
Dalam penyediaan barang publik tercipta adanya free riders adalah orang yang ikut menikmati barang publik tanpa
mengeluarkan kontribusi tertentu, sementara ada pihak lain yang berkontribusi
untuk mengadakan barang publik tersebut.
B.
Saran
Akhirnya pemenuhan barang publik adalah dilakukan oleh
pemerintah melalui keputusan politik. Cara penentuan tersebut hendaknya dapat
ditempuh melalui proses otoriter atau monopoli oleh pemimpin politik, dan
proses voting yang melibatkan wakil rakyat. Dalam proses monopoli, pemerintah
hendaknya dapat mengetahui kebutuhan masyarakat, kemudian pemerintah harus
menyusun daftar kebutuahn barang publik serat melaksanakan pemenuhannya dan
menetapkan pajak kepada warga negaranya.
Selanjutnya, walaupun penyusun telah berusaha semaksimal
mungkin dalam membuat makalah ini, namun tak ada gading yang tak retak, karena
itu kritik dan saran yang membangun sangatlah penyusun harapkan dari semua
pihak, demi menyempurnakan penyusunan makalah selanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar